Integrasi LRT Manggarai Kurangi Kemacetan dan Tekan Emisi Karbon
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengapresiasi komitmen PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bersama Pemprov DKI dalam mempercepat pembangunan Stasiun LRT Fase 1B Manggarai.
"UMKM lokal harus diberi ruang,"
Menurut Rio, pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) yang terintegrasi dengan KRL, Kereta Api Bandara, dan Transjakarta merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pusat integrasi antarmoda yang modern dan efisien.
Ia menilai, kebijakan tersebut tidak hanya berpotensi mengurangi kemacetan, tetapi juga mendukung upaya dekarbonisasi sektor transportasi. Dukungan penuh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, lanjutnya, menjadi sinyal politik yang kuat bagi percepatan proyek strategis tersebut.
Kawasan Manggarai Didorong Jadi Pusat Integrasi AntarmodaRio menegaskan, pihaknya akan mengawal secara ketat proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan Stasiun LRT Manggarai. Ia menekankan pentingnya integrasi teknis yang benar-benar tersambung langsung atau seamless connectivity dengan Stasiun Manggarai milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Perlu ada MoU teknis yang mengikat antara Pemprov DKI atau Jakpro dengan Kemenhub. Kami juga akan mendorong pengawasan langsung secara berkala untuk memastikan jarak dan kenyamanan perpindahan penumpang,” ujarnya, Selasa (10/2).
Ia menambahkan, perpindahan antarmoda harus nyaman, aman, dan idealnya tidak memerlukan jarak jalan kaki lebih dari 300 meter. Selain aspek teknis, Rio juga menyoroti pentingnya kebijakan TOD yang inklusif dan berpihak pada masyarakat lokal Manggarai.
Rio mendorong adanya regulasi, baik melalui Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Daerah (Perda), yang mewajibkan alokasi ruang komersial khusus bagi UMKM lokal di kawasan TOD.
“UMKM lokal harus diberi ruang. Tidak hanya tempat usaha, tetapi juga pelatihan, pendampingan, dan skema sewa yang terjangkau agar mereka siap bersaing,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa seluruh proses pembangunan, termasuk pemilihan mitra strategis, harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Pelibatan warga melalui musrenbang atau forum warga, serta sosialisasi aktif dari Jakpro, dinilai penting untuk menjaga karakter sosial kawasan Manggarai.
Lebih lanjut, Rio mendorong Pemprov DKI menyiapkan kebijakan insentif terintegrasi guna meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi publik. Insentif tersebut antara lain berupa tarif terintegrasi dengan sistem tarif flat atau diskon menarik bagi pengguna yang berpindah moda di Manggarai.
Selain itu, fasilitas park and ride yang efisien dengan tarif terjangkau juga dinilai penting bagi pengguna kendaraan pribadi yang ingin beralih ke transportasi umum. Ia juga menekankan perlunya kampanye publik yang masif mengenai kemudahan, kenyamanan, serta dampak positif transportasi umum terintegrasi terhadap lingkungan dan efisiensi waktu perjalanan.
Rio mengingatkan bahwa tingginya intensitas integrasi moda di Manggarai harus diimbangi dengan sistem pengelolaan kerumunan yang baik. Aspek crowd management, pengawasan CCTV terpadu, serta ketersediaan petugas keamanan yang memadai harus menjadi bagian dari desain dan anggaran proyek.
“Komisi B akan memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang benar-benar diperhatikan,” tegasnya.
Setelah proyek beroperasi, DPRD DKI melalui Komisi B berencana melakukan evaluasi berkala. Evaluasi tersebut, kata Rio, akan mencakup dampak sosial-ekonomi bagi warga sekitar, tingkat penggunaan integrasi moda, serta efektivitasnya dalam mengurangi kemacetan dan emisi.
“Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan TOD di stasiun-stasiun lainnya di Jakarta,” tandas Rio.
